Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) sejak awal berdirinya dikenal sebagai organisasi pembinaan pelajar yang menekankan pada nilai-nilai keteladanan. Di organisasi ini, kader diajarkan arti kepemimpinan, adab, dan perjuangan. IPM bukan sekadar wadah berorganisasi, tetapi juga rumah pembinaan karakter. Namun, belakangan ini muncul kegelisahan yang tak bisa lagi dipendam: IPM sedang mengalami krisis keteladanan. Krisis ini bukan sekadar isu internal yang kecil, melainkan persoalan mendasar yang menyangkut arah gerak dan masa depan organisasi.
Sebagai kader bawah, saya merasakan langsung pergeseran wajah IPM yang kian menjauh dari ruh awalnya. Pimpinan yang seharusnya menjadi teladan justru sering memperlihatkan sikap yang bertolak belakang dengan nilai yang diwariskan Muhammadiyah. Muncul kesan bahwa semakin tinggi jabatan, semakin besar pula rasa ingin dihormati, bahkan merasa paling benar. Padahal, watak seorang pemimpin justru terletak pada kerendahan hati, kesediaan mendengar, dan kemauan merangkul kader di bawahnya. Ketika hal paling sederhana ini hilang, IPM pun kehilangan daya tarik sebagai organisasi pembinaan yang ramah bagi pelajar.
Fenomena ini semakin kompleks ketika politik praktis masuk terlalu jauh ke tubuh IPM. Kehadiran politik dalam organisasi pelajar memang bukan hal baru, tetapi eskalasinya kini terlihat semakin kuat. IPM di beberapa momentum bukan lagi murni gerakan pelajar, melainkan seperti alat kepentingan segelintir elite. Situasi politik Indonesia yang kian memanas pun ikut menyeret IPM dalam pusarannya. Kita bisa melihat dari beberapa pemberitaan di media sosial: demonstrasi rakyat semakin marak, isu politik makin panas, dan partai-partai saling berebut simpati publik.
Baru-baru ini salah satu partai politik, sebut saja Partai Amanat Nasional (PAN), memposting maklumat ketua umumnya. Mengejutkannya, di kolom komentar unggahan itu, terlihat Ketua Umum PP IPM menuliskan komentar: “contoh konkrit selalu berada di barisan rakyat.” Tidak berhenti di situ, ia juga tampak membela salah satu anggota DPR yang menemui massa aksi. Tindakan ini sontak memicu reaksi keras dari publik. Netizen ramai-ramai melayangkan komentar sinis, bahkan hinaan. Pertanyaannya kemudian: apakah ini wajah pimpinan kita? Apakah seorang Ketua Umum organisasi pelajar Muhammadiyah patut menempatkan dirinya dalam pusaran politik praktis secara terbuka?
Perlu digarisbawahi, IPM bukan organisasi sayap partai politik. Ia adalah organisasi pelajar yang semestinya menjaga jarak, berdiri di atas kepentingan pembinaan, dan fokus pada pendidikan pelajar. Ketika pucuk pimpinan organisasi secara sadar menampilkan sikap politik di ruang publik, apalagi dengan terang-terangan menanggapi postingan partai tertentu, maka marwah IPM sebagai gerakan pelajar tercoreng. Dampaknya serius: kader di bawah menjadi bingung, publik kehilangan respek, dan IPM berisiko dipersepsikan sebagai alat politik. Inilah bentuk krisis keteladanan yang nyata, bukan sekadar cerita bisik-bisik.
Pesan Prof. Haedar Nashir tentang agar organisasi otonom Muhammadiyah tidak terlibat politik praktis adalah penegasan bahwa fungsi utamanya adalah pembinaan, bukan sebagai alat politik. Beliau mengingatkan untuk memisahkan antara ranah pembinaan organisasi dengan ranah politik praktis agar tidak menimbulkan polemik dan tetap fokus pada tujuan organisasi. Pesan ini seharusnya menjadi rambu kuat bagi IPM untuk kembali pada jalurnya: mendidik, membina, dan menumbuhkan kader pelajar yang berkarakter.
Saya teringat pengalaman sederhana ketika seorang adik dari ranting berkata polos, “Aku seneng banget kak, disemangatin dan dikasih motivasi sama kakak-kakak IPM.” Ucapan yang sederhana itu menyadarkan saya bahwa kehadiran pemimpin bukan diukur dari pidato panjang atau jabatan tinggi, melainkan dari kemampuan memberi semangat dan motivasi.
Sayangnya, momen penuh ketulusan seperti itu kini semakin jarang ditemui. Beberapa kali memang ada acara PP IPM yang datang ke cabang kami, bahkan beberapa kali pula mereka hadir di tempat kami. Namun, kehadiran itu terasa sebatas formalitas—datang, menghadiri acara, lalu kembali pulang—tanpa benar-benar menyapa, mengobrol, atau berbagi cerita dengan kami yang berada di akar rumput. Padahal bagi adik-adik di ranting, perhatian kecil semacam itu terasa sangat berharga, memberi kedekatan, dan menumbuhkan semangat. Kini, PP IPM justru terlihat semakin jauh dan elitis.
Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, pimpinan IPM di semua tingkatan harus kembali meneguhkan komitmen bahwa organisasi ini adalah gerakan pembinaan pelajar, bukan kendaraan politik. Penguatan pembinaan kader harus menjadi orientasi utama, bukan sekadar retorika. Kedua, perlu ada mekanisme evaluasi kepemimpinan yang lebih serius dan transparan. Kader bawah harus diberi ruang untuk menyampaikan kritik tanpa takut dianggap melawan arus. Ketiga, penting juga bagi Muhammadiyah sebagai induk organisasi untuk memperkuat fungsi kontrol, agar IPM tidak kehilangan arah dan tetap berada di jalur pendidikan pelajar.
Pada akhirnya, keteladanan adalah inti dari kepemimpinan. Jabatan tinggi atau penghormatan yang diterima tidak pernah menjadi ukuran utama. Justru sikap sederhana—merangkul, mendengar, dan berjalan bersama kader dengan rendah hati—adalah sumber inspirasi yang akan membuat IPM tetap relevan. Jika krisis keteladanan ini dibiarkan, IPM berisiko kehilangan ruh perjuangannya. Tetapi jika pimpinan mau menundukkan kepala, mengingat tujuan awal organisasi, dan kembali menjadi teladan sejati, maka IPM akan kembali sehat dan membanggakan.
IPM adalah rumah yang kita cintai bersama. Karena itu, kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai pengingat. Sebab tanpa keteladanan, IPM hanyalah nama besar tanpa jiwa.
- Penulis adalah Ramadita Fitriani, Ketua Umum Terpilih PC IPM Pamulang 2025-2026
- Substansi tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.